Sebanyak 34 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, telah selesai dibangun dan siap digunakan. Namun, hingga kini seluruh koperasi tersebut belum dapat beroperasi karena masih menunggu penempatan manajer dari pemerintah pusat serta distribusi barang untuk mengisi gerai. Akibatnya, bangunan yang telah rampung masih kosong tanpa aktivitas meski pemerintah daerah telah menyelesaikan berbagai persiapan, mulai dari kelembagaan hingga sumber daya manusia.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bandung Barat, Sri Dustirawati, mengatakan seluruh tahapan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah telah dituntaskan. Menurutnya, konsep bisnis Koperasi Merah Putih juga terus disempurnakan, termasuk dengan kebijakan penempatan manajer profesional yang akan bertanggung jawab terhadap operasional koperasi. Karena manajer belum ditempatkan, pembukaan gerai dan pengisian barang pun belum bisa dilakukan. Di sisi lain, pengurus dan pengawas koperasi telah mengikuti berbagai pelatihan dan sertifikasi agar memiliki kompetensi sebelum koperasi resmi beroperasi.
Sri menjelaskan, pemerintah daerah saat ini masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait mekanisme penempatan manajer yang melibatkan Kementerian Koperasi dan Kementerian Pertahanan. Setelah manajer ditetapkan, operasional koperasi diharapkan bisa langsung berjalan, termasuk distribusi barang dari PT Agrinas. Hingga saat ini, seluruh gerai masih kosong tanpa stok kebutuhan pokok, termasuk LPG 3 kilogram yang sebelumnya direncanakan menjadi salah satu produk utama yang tersedia di Koperasi Desa Merah Putih.
Selain mempersiapkan operasional koperasi, Dinas Koperasi KBB juga mulai menyiapkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar dapat menjadi bagian dari ekosistem KDMP. Nantinya, UMKM lokal akan didorong menjadi anggota maupun pemasok produk koperasi, termasuk menyuplai kebutuhan bagi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemerintah berharap Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya menjadi pusat pemenuhan kebutuhan masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi desa melalui pemberdayaan UMKM dan potensi unggulan daerah.
