Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, Presiden Prabowo Subianto tidak tinggal diam menghadapi dampak bencana alam. Pemerintah Pusat bergerak cepat melalui mobilisasi nasional dan memastikan renovasi serta pembangunan kembali rumah warga terdampak bencana, khususnya di wilayah Sumatera, menjadi prioritas utama.
“Bapak Presiden sudah melakukan mobilisasi nasional. Semua kekuatan—TNI, Polri, BNPB, Basarnas, serta seluruh kementerian, diperintahkan bergerak ke daerah-daerah bencana,” ujar Tito, di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Kamis (5/2/2026).
Menurut Tito, perhatian Presiden Prabowo tidak hanya terfokus pada penanganan darurat, tetapi juga pemulihan kehidupan warga, terutama terkait tempat tinggal. Pemerintah pusat, kata dia, memastikan negara hadir membantu para korban bencana.
“Jadi, Bapak Presiden tidak tinggal diam. Beliau juga memperhatikan untuk membantu para korban,” tegasnya.
Dalam skema pemulihan, Pemerintah menyiapkan bantuan konkret untuk renovasi rumah warga sesuai tingkat kerusakan. Rumah kategori rusak ringan akan mendapatkan bantuan Rp 15 juta, rusak sedang Rp 30 juta, dan rusak berat atau hilang sebesar Rp60 juta.
Bagi rumah yang rusak berat atau tidak dapat dihuni kembali, Pemerintah juga menyiapkan hunian tetap sebagai solusi jangka panjang. Selain itu, disediakan hunian sementara serta dana tunggu hunian bagi warga yang masih menunggu pembangunan rumah tetap atau memilih tinggal sementara di rumah keluarga maupun kontrakan.
“Pemerintah menyiapkan dua opsi. Opsi pertama adalah dibangunkan hunian sementara. Inilah namanya mereka diberikan anggaran uang, namanya dana tunggu hunian (DTH), Rp 600 ribu dikalikan tiga bulan sekaligus, jadi Rp 1,8 juta,” jelas Tito.
Ia menambahkan, anggaran renovasi dan bantuan perumahan tersebut telah disetujui dan siap disalurkan melalui BNPB. “Intinya, anggaran ini sudah masuk minggu ini kepada BNPB, dan saya minta kepada Kepala BNPB untuk minggu depan segera dieksekusi,” ujarnya.
Tito juga menekankan pentingnya akurasi data dari pemerintah daerah agar bantuan tepat sasaran. Proses validasi dilakukan bersama Badan Pusat Statistik (BPS). “Karena ini uang negara yang perlu dipertanggungjawabkan,” katanya.
Dengan langkah tersebut, Tito menegaskan, arahan Presiden Prabowo jelas: negara harus hadir, bergerak cepat, dan memastikan warga korban bencana kembali memiliki rumah yang layak dan aman.
