Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengalihkan fokus pembangunan infrastruktur ke tingkat pedesaan mulai Juli 2026. Keputusan ini diambil setelah sebagian besar proses lelang proyek infrastruktur di tingkat provinsi serta sebagian kabupaten telah selesai dilaksanakan.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa perbaikan dan pembangunan jalan desa menjadi prioritas utama berikutnya. Langkah ini krusial untuk mendongkrak konektivitas antarwilayah, khususnya di daerah-daerah terpencil yang akses jalannya saat ini masih dalam kondisi rusak parah.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul adanya keluhan dari masyarakat terkait rusaknya akses jalan di Desa Cikarang, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut. Menanggapi hal itu, Dedi menjelaskan bahwa urusan jalan desa sebenarnya merupakan kewenangan penuh pemerintah desa setempat yang dibiayai melalui alokasi dana desa. Kendati demikian, ia mengakui adanya keterbatasan anggaran di sejumlah desa, terutama bagi daerah yang memiliki jaringan jalan yang sangat panjang, sehingga pemerintah provinsi merasa perlu untuk turun tangan mengintervensi demi mempercepat perbaikan.
Menariknya, saat mengetahui bahwa jalan rusak yang dikeluhkan berada di wilayah Garut Selatan tersebut, Dedi sempat menyentil figur wakil rakyat di tingkat pusat. Ia menyinggung bahwa daerah tersebut sebenarnya merupakan daerah pemilihan sekaligus tempat tinggal dari salah satu anggota DPR RI Komisi V yang secara khusus membidangi sektor infrastruktur. Namun, di luar kritik tersebut, Dedi memastikan komitmen penuh jajarannya untuk langsung bergerak membereskan persoalan infrastruktur desa ini begitu memasuki bulan Juli.
