Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono buka suara setelah anggaran lembaganya dipangkas sebesar Rp 38 triliun oleh Kementerian Keuangan. Meski pagu anggaran turun dari Rp 268 triliun menjadi Rp 229 triliun, Sudaryono menegaskan BGN akan tetap mengelola uang negara secara efisien dan bertanggung jawab. Ia menyebut setiap rupiah dalam APBN merupakan uang rakyat yang harus digunakan secara tepat sasaran, termasuk untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sudaryono menjelaskan, BGN menerapkan pembagian anggaran sebesar Rp 15.000 untuk setiap porsi MBG dengan komposisi Rp 10.000 untuk bahan makanan, Rp 3.000 untuk biaya operasional, dan Rp 2.000 sebagai insentif dapur. Pernyataan tersebut disampaikan saat peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara serentak di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Rabu (14/10/2026). Ia juga menegaskan bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran akan diperketat agar program unggulan pemerintah tersebut berjalan sesuai ketentuan.
Sebagai bentuk penegakan akuntabilitas, BGN telah menangguhkan sementara operasional 91 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penangguhan itu berkaitan dengan kelebihan pembayaran atau penggunaan dana yang harus dikembalikan, dengan total nilai mencapai sekitar Rp 18 miliar. Sudaryono menegaskan, tindakan terhadap dapur bermasalah dilakukan berdasarkan temuan dan alasan yang jelas, bukan keputusan sepihak. BGN juga berencana mengumumkan daftar dapur yang disuspend beserta alasan dan durasi penangguhannya melalui situs resmi agar masyarakat dapat ikut mengawasi.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan mengungkapkan pagu efektif BGN kini berada di angka Rp 229 triliun setelah dilakukan efisiensi sekitar Rp 38 triliun dari anggaran awal Rp 268 triliun. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto menyebut penyesuaian tersebut bertujuan memastikan program MBG berjalan lebih tepat sasaran dengan hasil yang terukur. Di sisi lain, BGN terus memperkuat transparansi melalui platform digital Radar MBG yang memungkinkan masyarakat memantau menu harian di sekolah. Langkah efisiensi dan pengawasan ini diharapkan dapat menjaga kualitas program MBG sekaligus mencegah penyimpangan dalam pengelolaan anggaran negara.
