Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mulai bergerak menyikapi polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Sejumlah anggota DPR telah membubuhkan tanda tangan sebagai pengusul Hak Menyatakan Pendapat terhadap persoalan yang menyeret posisi Gibran. Dukungan tersebut muncul menjelang sidang paripurna pembukaan masa sidang DPR RI yang digelar Selasa (10/11/2026).
Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, turut membagikan foto dirinya bersama dokumen berjudul “Pengusul Hak Menyatakan Pendapat”. Dalam dokumen tersebut, nama Mardani tercantum pada urutan pertama bersama 11 anggota DPR lainnya yang telah menandatangani usulan tersebut. Mardani juga mengungkapkan bahwa jumlah anggota DPR yang mendukung langkah ini terus bertambah.
“Lebih dari 25. Sejak semalam dan tambah hari ini di DPR,” ujar Mardani, Selasa (10/11/2026). Selain dokumen berisi daftar nama pengusul, terdapat pula dokumen lain yang memuat penjelasan serta pasal-pasal terkait Hak Menyatakan Pendapat.
Sorotan terhadap posisi Gibran sebagai Wakil Presiden RI menguat setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tidak menemukan bukti ijazah setara SMA, serta putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran tidak sah dan batal. Sejumlah partai politik di DPR pun mulai menyampaikan sikap terkait polemik tersebut. Partai Golkar, misalnya, menyatakan bahwa DPR RI dapat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat untuk menyikapi persoalan yang melibatkan Gibran.
