Maraknya aksi begal yang kembali meresahkan warga Kota Bandung mendapat sorotan dari Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Andri Gunawan. Menurutnya, meningkatnya kriminalitas jalanan tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan, tetapi juga dipicu oleh berbagai persoalan sosial yang belum tertangani secara optimal. Ia menilai tingginya angka pengangguran usia muda, lemahnya pengawasan terhadap peredaran minuman keras dan obat-obatan terlarang, serta kurangnya penerangan jalan umum (PJU) menjadi faktor yang turut mendorong meningkatnya aksi kejahatan. Andri bahkan mengingatkan agar bonus demografi tidak berubah menjadi “musibah demografi” akibat minimnya lapangan kerja dan rendahnya kualitas sumber daya manusia.
Selain itu, Andri menyoroti masih lemahnya pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol dan obat keras yang dinilai semakin mudah diakses. Menurutnya, pemerintah harus lebih serius menangani persoalan tersebut karena memiliki keterkaitan dengan meningkatnya tindak kriminal. Ia menegaskan, berbagai masalah sosial itu seharusnya dapat diatasi apabila pemerintah hadir dengan langkah yang cepat dan terukur, bukan sekadar memberikan imbauan kepada masyarakat.
Persoalan penerangan jalan juga menjadi perhatian utama. Andri menyebut masih banyak ruas jalan di Kota Bandung yang gelap sehingga memberikan peluang bagi pelaku kejahatan untuk beraksi. Ia menilai masyarakat tidak membutuhkan alasan mengenai status kewenangan jalan, apakah milik pemerintah kota, provinsi, atau pusat, melainkan menginginkan koordinasi yang nyata agar seluruh jalan dapat diterangi. Menurutnya, citra Bandung sebagai kota yang gelap dan rawan begal bukanlah persoalan baru, bahkan sejak beberapa tahun terakhir masyarakat telah ramai menjulukinya sebagai “Gotham City”.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Andri mendorong Pemkot Bandung meningkatkan anggaran perbaikan PJU, memperbanyak pemasangan CCTV yang terintegrasi dengan kepolisian dan TNI, serta mendukung operasi gabungan pemberantasan begal melalui alokasi anggaran yang memadai. Ia menegaskan keamanan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama yang harus dipimpin pemerintah daerah melalui kebijakan nyata. Menurutnya, negara harus hadir dengan langkah konkret agar warga dapat beraktivitas dengan aman tanpa terus dihantui ancaman kejahatan jalanan.
