Persoalan lahan yang belum dilunasi oleh pihak pengembang kembali menjadi perhatian Komisi III DPRD Kabupaten Bandung Barat. Melalui audiensi lanjutan, DPRD bersama warga dan perangkat daerah terkait berupaya mencari jalan keluar agar persoalan yang telah berlangsung dapat memperoleh kejelasan dan tidak semakin membebani masyarakat.
Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bandung Barat, Pither Tjuandys, bersama anggota DPRD KBB H. Ade Wawan, serta dihadiri perwakilan dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Dalam pertemuan tersebut, warga terdampak secara resmi menyerahkan surat pembatalan jual beli dengan pihak pengembang lama. Dokumen tersebut menjadi bagian dari perkembangan terbaru yang perlu diperhatikan dalam mencari penyelesaian terhadap persoalan lahan dan pembangunan perumahan subsidi di Kecamatan Cikalongwetan.
Di balik persoalan administrasi dan proses pembangunan, terdapat kepentingan warga yang berharap memiliki hunian dengan status dan proses yang jelas. Karena itu, penyelesaian persoalan tidak hanya membutuhkan komunikasi antarpihak, tetapi juga kepastian mengenai langkah selanjutnya yang dapat ditempuh sesuai ketentuan.
Warga masih membuka harapan agar terdapat vendor atau investor baru yang bersedia mengambil alih dan melanjutkan pembangunan hunian tersebut. Harapan tersebut menjadi salah satu aspirasi yang dibahas dalam audiensi bersama DPRD dan perangkat daerah terkait.
Komisi III DPRD Kabupaten Bandung Barat melalui fungsi pengawasannya mendorong agar persoalan ini tidak berhenti pada pertemuan semata. Setiap perkembangan perlu ditindaklanjuti dengan koordinasi antarpihak dan pemetaan persoalan secara menyeluruh, sehingga solusi yang dihasilkan tetap memperhatikan kepentingan warga sekaligus ketentuan hukum dan administrasi yang berlaku.
Kehadiran dinas-dinas terkait dalam audiensi juga penting untuk melihat persoalan dari berbagai aspek, termasuk administrasi, perizinan, pertanahan, perumahan, serta kewenangan masing-masing pihak. Dengan demikian, solusi yang dicari tidak hanya bersifat sementara, tetapi memiliki dasar yang jelas untuk ditindaklanjuti.
Bagi masyarakat terdampak, yang paling penting adalah adanya kejelasan proses dan kepastian mengenai masa depan hunian mereka. Aspirasi tersebut menjadi perhatian DPRD dalam menjalankan fungsi representasi dan pengawasan terhadap persoalan pembangunan yang berdampak langsung kepada warga.
Komisi III DPRD Kabupaten Bandung Barat akan terus mendorong komunikasi antara masyarakat, pihak terkait, pemerintah daerah, serta calon pihak yang memungkinkan untuk melanjutkan pembangunan. Setiap langkah tetap perlu dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan ketentuan agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Pada akhirnya, penyelesaian persoalan perumahan bukan hanya tentang melanjutkan pembangunan fisik. Yang lebih penting adalah memastikan masyarakat memperoleh kejelasan, kepastian, dan perlindungan atas kepentingannya dalam proses yang berjalan.
Melalui pengawasan dan fasilitasi yang dilakukan, DPRD Kabupaten Bandung Barat berupaya agar persoalan lahan di Kecamatan Cikalongwetan dapat terus dicari jalan keluarnya secara terbuka, terkoordinasi, dan sesuai ketentuan.
