Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk dukungan pemerintah kepada petani adalah melalui program pupuk bersubsidi. Oleh karena itu, penyalurannya harus berlangsung tepat sasaran agar benar-benar diterima oleh petani yang berhak dan mampu meningkatkan produktivitas pertanian.
Berangkat dari hal tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat, Adnan Rustandi, melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (P3D) dengan tema “Pengawasan Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun 2026.” Kegiatan ini menjadi wadah bagi DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan para petani.
Dalam dialog bersama masyarakat, berbagai masukan, pengalaman, dan harapan terkait penyaluran pupuk bersubsidi disampaikan secara terbuka. Informasi yang diperoleh menjadi bahan penting bagi DPRD Kabupaten Bandung Barat dalam menjalankan fungsi pengawasan serta mendorong evaluasi terhadap pelaksanaan program agar sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan di lapangan.
Bagi DPRD Kabupaten Bandung Barat, pengawasan terhadap pengelolaan pupuk bersubsidi bukan hanya berkaitan dengan administrasi penyaluran, tetapi juga memastikan bahwa bantuan pemerintah benar-benar memberikan manfaat kepada petani yang berhak. Penyaluran yang tepat sasaran diharapkan mampu mendukung keberlangsungan usaha tani, menjaga produktivitas pertanian, dan memperkuat ketahanan pangan daerah.
Melalui kegiatan P3D, DPRD juga mendorong agar seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan pupuk bersubsidi terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi. Dengan tata kelola yang baik, potensi kendala dalam proses distribusi dapat diminimalkan sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin optimal.
Keberhasilan penyaluran pupuk bersubsidi akan memberikan dampak yang luas bagi masyarakat. Petani dapat memperoleh akses terhadap sarana produksi yang dibutuhkan, hasil pertanian berpotensi meningkat, dan pada akhirnya turut mendukung stabilitas pasokan pangan serta perekonomian daerah.
Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, DPRD Kabupaten Bandung Barat berkomitmen untuk terus mengawal berbagai program pemerintah yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, termasuk sektor pertanian. Pengawasan yang dilakukan merupakan bentuk tanggung jawab agar kebijakan yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara efektif, transparan, dan memberikan manfaat yang nyata.
Ke depan, DPRD Kabupaten Bandung Barat berharap pengelolaan pupuk bersubsidi semakin baik melalui sinergi antara pemerintah, distributor, kelompok tani, dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan pengawasan yang berkelanjutan serta partisipasi aktif masyarakat, sektor pertanian di Kabupaten Bandung Barat diharapkan semakin kuat dan mampu meningkatkan kesejahteraan para petani.
