Program bantuan di sektor peternakan dan perikanan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat. Agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh penerima yang berhak, pelaksanaannya memerlukan pengawasan yang baik serta pemahaman masyarakat mengenai mekanisme dan ketentuan yang berlaku dalam proses penyalurannya.
Sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat, Hj. Pipih Supriati, S.E., melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (P3D) Tahun Anggaran 2026. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat memperoleh edukasi mengenai mekanisme pemberian bantuan ternak serta pengawasan terhadap pelaksanaan program yang dijalankan oleh perangkat daerah di bidang peternakan dan perikanan.
Melalui dialog bersama masyarakat, berbagai informasi disampaikan mengenai mekanisme pengajuan, persyaratan penerima, hingga pentingnya pemanfaatan bantuan sesuai dengan tujuan program. Edukasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat sehingga proses penyaluran bantuan berlangsung lebih transparan, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
DPRD Kabupaten Bandung Barat juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program bantuan, termasuk bantuan di bidang peternakan seperti domba, kambing, dan ayam, serta bantuan di sektor perikanan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa program pemerintah berjalan sesuai perencanaan, memberikan manfaat kepada masyarakat, dan dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya.
Bagi DPRD Kabupaten Bandung Barat, keberhasilan program bantuan tidak hanya diukur dari jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi juga dari sejauh mana bantuan tersebut mampu meningkatkan produktivitas usaha masyarakat. Dengan pemanfaatan yang tepat, bantuan diharapkan dapat menjadi modal pengembangan usaha peternakan dan perikanan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.
Melalui kegiatan P3D, DPRD juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, masukan, maupun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program. Informasi tersebut menjadi bahan evaluasi agar kebijakan pemerintah daerah dapat terus disempurnakan dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, DPRD Kabupaten Bandung Barat berkomitmen mengawal setiap program pembangunan agar terlaksana secara efektif, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Pengawasan yang berkelanjutan menjadi bagian dari upaya memastikan setiap program benar-benar memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ke depan, DPRD Kabupaten Bandung Barat berharap sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, kelompok peternak, dan kelompok pembudidaya ikan terus diperkuat. Dengan pelaksanaan program yang transparan, pengawasan yang konsisten, serta partisipasi aktif masyarakat, pembangunan sektor peternakan dan perikanan di Kabupaten Bandung Barat diharapkan semakin berkembang dan mampu mewujudkan daerah yang amanah, adil, dan makmur.
