Hasil Pemilu 2024 yang hanya meloloskan delapan dari 18 partai politik ke parlemen turut mengandaskan sejumlah nama besar.
Sebut saja PSI yang dipimpin Kaesang Pangarep, putra Presiden Joko Widodo; Partai Ummat dengan tokoh sentral Amien Rais; Perindo yang dikomandoi Hary Tanoesoedibjo; Hanura dengan Oesman Sapta Odang; serta PBB yang dipimpin Yusril Ihza Mahendra. Bahkan PPP, dengan sejarah panjang dalam perpolitikan Indonesia, ikut tersingkir.
Dua Parpol Baru di Pertengahan Januari, Eks Perindo dan Kendaraan Anies
Kerasnya seleksi elektoral pada Pemilu 2024 tidak sepenuhnya meredam dinamika kepartaian. Deklarasi Partai Gema Bangsa dan Gerakan Rakyat pada pertengahan Januari 2026 menegaskan bahwa ruang pencarian representasi politik baru masih terbuka.
Diterbitkan 19 Januari 2026, 13:20 WIB
Ketua Umum Partai Gema Bangsa Ahmad Rofiq
Jadi intinya…
- Dua partai baru, Gema Bangsa dan Gerakan Rakyat, dideklarasikan setelah Pemilu 2024.
- Gema Bangsa mengusung visi “Indonesia Reborn”; Gerakan Rakyat mendukung Anies Baswedan.
- Pengamat menilai ini “early booking Pilpres,” partai baru menjual dukungan figur daripada ideologi.
Jakarta – Hasil Pemilu 2024 yang hanya meloloskan delapan dari 18 partai politik ke parlemen turut mengandaskan sejumlah nama besar.
Sebut saja PSI yang dipimpin Kaesang Pangarep, putra Presiden Joko Widodo; Partai Ummat dengan tokoh sentral Amien Rais; Perindo yang dikomandoi Hary Tanoesoedibjo; Hanura dengan Oesman Sapta Odang; serta PBB yang dipimpin Yusril Ihza Mahendra. Bahkan PPP, dengan sejarah panjang dalam perpolitikan Indonesia, ikut tersingkir.
Namun, hal itu tidak serta-merta menghentikan lahirnya partai-partai baru yang mengklaim hadir untuk mengisi celah representasi politik. Memasuki pertengahan Januari 2026, dua partai politik baru, Partai Gema Bangsa dan Gerakan Rakyat resmi dideklarasikan.
Partai Gema Bangsa resmi dideklarasikan di JCC Senayan, Jakarta, Sabtu (17/1/2026). Partai Gema Bangsa diketuai oleh Ahmad Rofiq didampingi Sekjen Partai Gema Bangsa, Muhammad Sopiyan. Keduanya merupakan eks kader Partai Perindo.
Gema Bangsa mengusung visi besar “Indonesia Reborn”. Partai ini diharapkan mampu menjadi partai politik baru yang mengusung semangat kemandirian bangsa, desentralisasi politik.
“Partai Gema Bangsa bukanlah milik pribadi ataupun segelintir elite, kepemilikan partai sepenuhnya berada di tangan para kader dan pengurus di seluruh Indonesia,” kata Rofiq di JCC Senayan, Jakarta, Sabtu (17/1/2026).
“Hari ini adalah pernyataan deklarasi dari Partai Gema Bangsa bukan milik Ahmad Rofiq. Gema Bangsa adalah mereka-mereka yang ada di belakang saya, para ketua DPW, DPD, DPC, hingga ke ujung desa,” imbuh dia.
Rofiq menekankan, pentingnya meninggalkan pola politik yang sentralistik. Dia menegaskan, sudah waktunya rakyat diberi ruang lebih besar dalam menentukan arah pembangunan bangsa.
Menurut dia, Partai Gema Bangsa lahir bukan dari ambisi segelintir elite maupun kepentingan jangka pendek. Sebaliknya, partai ini muncul dari paradoks situasi kebangsaan yang semakin terpuruk, khususnya soal kekayaan sumber daya alam yang terus dikeruk oleh para pihak yang tidak pro rakyat.
“Kita lihat Pak Prabowo sangat marah dengan kondisi ini dan itu menunjukkan keberpihakan pada kepentingan bangsa. Semangat tersebut sejalan dengan visi Partai Gema Bangsa dalam memperjuangkan kedaulatan nasional.
Untujk itu, Rofiq menyebut Partai Gema Bangsa lahir dari kegelisahan, dari keprihatinan, dan dari harapan besar akan Indonesia yang berdaulat, lebih adil, dan lebih bermartabat,” ucapnya.
Dia optimis Indonesia bisa menjadi bangsa besar dengan potensi yang dimiliki. Caranya, lewat gerakan kemandirian, rakyat Indonesia bangkit melawan para oligarki yang menyengsarakan.
“Kemandirian bukan sekadar menutup diri, tapi berdiri tegak, tidak mudah didikte, tidak mudah bergantung, dan mampu menentukan arah bangsa dengan kekuatan sendiri. Kemandirian berpolitik berarti keputusan bangsa berpihak pada rakyat, bukan pada oligarki atau kepentingan asing, dan kemandirian budaya berarti bangsa Indonesia harus bangga pada jati dirinya sendiri sebagai fondasi membangun masa depan yang berdaulat dan bermartabat,” kata dia.
Gerakan Rakyat Incar AniesUsai mendeklarasikan diri menjadi partai politik, ormas Gerakan Rakyat berharap Anies Baswedan dapat menjadi Presiden Republik Indonesia.
“Kami menginginkan bahwa pemimpin nasional nanti insyaallah adalah Anies Rasyid Baswedan,” ujar Ketua Umum Gerakan Rakyat Sahrin Hamid dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I 2026 Gerakan Rakyat di Jakarta, Minggu (18/1/2026).
Selain itu, Sahrin mengatakan bahwa arah perjuangan Gerakan Rakyat ke depannya adalah Anies Baswedan.
“Sudah jelas arah perjuangan kita ke depan bahwa di kondisi seperti apapun, Anies Baswedan adalah Gerakan Rakyat dan Gerakan Rakyat adalah Anies Baswedan,” katanya.
Adapun Anies telah diberikan kartu tanda anggota nomor 0001 oleh Sahrin pada 17 Desember 2025.
Sementara itu, lanjutnya, Gerakan Rakyat menargetkan pada Februari 2026 sudah terdaftar di Kementerian Hukum RI sebagai parpol.
Oleh sebab itu, dia mengajak seluruh kader Gerakan Rakyat untuk berjiwa militan demi memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai parpol.
“Insyaallah kita akan mampu mendirikan satu partai politik, Partai Gerakan Rakyat ini, dan memenuhi seluruh syarat-syarat yang diminta oleh negara,” katanya.
Early Booking Pilpres
Pengamat politik Arifki Chaniago menilai, sikap Partai Gema Bangsa yang menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto serta Gerakan Rakyat yang membuka peluang mengusung Anies, diistilahkannya early booking Pilpres.
Padahal, kedua parpol itu belum melewati verifikasi dan pemilu legislatif, tetapi sudah menjual arah dukungan presidensial.
“Ini bukan sekadar deklarasi dukungan, melainkan strategi branding. Partai baru hari ini tidak lagi menjual ideologi atau program, tetapi menjual kepastian: mereka berdiri di kubu siapa,” kata dia, Senin (19/1/2026).
Arifki melihat, fenomena ini sebagai pergeseran fungsi partai politik. Jika sebelumnya partai menjadi arena kaderisasi dan perumusan gagasan, kini sebagian partai baru lahir justru sebagai instrumen elektoral untuk figur tertentu.
Dia memandang, sosok bakal capres yang dihadirkan bukan hasil proses partai, melainkan titik awal kelahiran parpol itu sendiri. Deklarasi dini tersebut juga dibaca sebagai respons atas semakin padatnya pasar politik.
Arifki menegaskan, dengan banyaknya partai dan figur yang bersaing, partai baru memilih jalan pintas untuk langsung mengikat emosi pemilih lewat tokoh yang sudah dikenal publik.
“Dalam konteks ini, Pilpres 2029 diperlakukan seperti konser besar yang tiketnya dijual jauh-jauh hari. Siapa cepat memesan panggung, dia yang lebih dulu terlihat,” ungkap dia.
Meski demikin, ini mempunyai konsekuensi jangka panjang, di mana jika identitas partai terlalu melekat pada satu figur, daya tawar partai bisa melemah jika dinamika politik berubah. Selain itu, ruang dialog kebijakan berisiko tergeser oleh narasi personalisasi politik yang berkepanjangan.
Arifki menambahkan, deklarasi cepat juga memperpanjang suhu kompetisi politik nasional. Polarisasi tidak lagi muncul menjelang pemilu, tetapi berpotensi menjadi latar permanen dalam kehidupan politik sehari-hari.
“Pilpres 2029 belum resmi dimulai, tetapi cara berpikir elite politik sudah berada di tahun itu. Ini pertanda bahwa siklus politik kita makin pendek, sementara masa kampanye makin panjang,” kata dia.
Pengamat politik Arifki Chaniago menilai, sikap Partai Gema Bangsa yang menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto serta Gerakan Rakyat yang membuka peluang mengusung Anies, diistilahkannya early booking Pilpres.
Padahal, kedua parpol itu belum melewati verifikasi dan pemilu legislatif, tetapi sudah menjual arah dukungan presidensial.
“Ini bukan sekadar deklarasi dukungan, melainkan strategi branding. Partai baru hari ini tidak lagi menjual ideologi atau program, tetapi menjual kepastian: mereka berdiri di kubu siapa,” kata dia, Senin (19/1/2026).
Arifki melihat, fenomena ini sebagai pergeseran fungsi partai politik. Jika sebelumnya partai menjadi arena kaderisasi dan perumusan gagasan, kini sebagian partai baru lahir justru sebagai instrumen elektoral untuk figur tertentu.
Dia memandang, sosok bakal capres yang dihadirkan bukan hasil proses partai, melainkan titik awal kelahiran parpol itu sendiri. Deklarasi dini tersebut juga dibaca sebagai respons atas semakin padatnya pasar politik.
Arifki menegaskan, dengan banyaknya partai dan figur yang bersaing, partai baru memilih jalan pintas untuk langsung mengikat emosi pemilih lewat tokoh yang sudah dikenal publik.
“Dalam konteks ini, Pilpres 2029 diperlakukan seperti konser besar yang tiketnya dijual jauh-jauh hari. Siapa cepat memesan panggung, dia yang lebih dulu terlihat,” ungkap dia.
Meski demikin, ini mempunyai konsekuensi jangka panjang, di mana jika identitas partai terlalu melekat pada satu figur, daya tawar partai bisa melemah jika dinamika politik berubah. Selain itu, ruang dialog kebijakan berisiko tergeser oleh narasi personalisasi politik yang berkepanjangan.
Arifki menambahkan, deklarasi cepat juga memperpanjang suhu kompetisi politik nasional. Polarisasi tidak lagi muncul menjelang pemilu, tetapi berpotensi menjadi latar permanen dalam kehidupan politik sehari-hari.
“Pilpres 2029 belum resmi dimulai, tetapi cara berpikir elite politik sudah berada di tahun itu. Ini pertanda bahwa siklus politik kita makin pendek, sementara masa kampanye makin panjang,” kata dia.
