JAKARTA – Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting semakin berkembang. Polri kini turut mendalami dugaan tindak pidana makar yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah perwira tinggi Polri lainnya. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyampaikan bahwa pihaknya telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan pemufakatan jahat untuk menggulingkan pemerintah.
Suyudi menjelaskan, penyelidikan dugaan makar tersebut masih berada pada tahap pendalaman. Penyidik akan menelusuri perintah dan tujuan penyadapan, memeriksa personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut, serta mendalami tugas dan aktivitas pihak-pihak yang terlibat. Ia menegaskan, temuan dalam perkara penyadapan, akses ilegal, maupun penghilangan dokumen elektronik tidak otomatis membuktikan adanya tindak pidana makar.
Sebelumnya, Polri menetapkan Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka. Mereka dijerat dengan sejumlah pasal, di antaranya Pasal 258 KUHP terkait dugaan penyadapan dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara, Pasal 48 juncto Pasal 32 Ayat (1) UU ITE terkait penghilangan data elektronik dengan ancaman maksimal 8 tahun, serta Pasal 332 KUHP terkait dugaan akses ilegal dengan ancaman maksimal 6 hingga 7 tahun penjara.
Kapolri menegaskan, penerapan seluruh pasal terhadap para tersangka harus didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana, alat bukti yang sah, serta pertanggungjawaban masing-masing pihak. Sementara itu, dugaan makar masih memerlukan pembuktian tersendiri melalui proses penyelidikan lebih lanjut sebelum dapat disimpulkan adanya upaya menggulingkan pemerintahan.
