| Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kembali dilakukan oleh Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat dengan turun langsung ke lapangan bersama warga. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD KBB, Amung Ma’mur, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan program daerah, khususnya di sektor perdagangan kecil dan UMKM. Dalam kegiatan tersebut, Komisi II DPRD KBB berdialog langsung dengan para pelaku usaha mikro dan pedagang kecil untuk mendengar kondisi riil yang dihadapi di lapangan. Berbagai aspirasi disampaikan warga, mulai dari akses permodalan, perizinan usaha, hingga tantangan pemasaran dan keberlanjutan usaha. Aspirasi tersebut dicatat sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Menurut Amung Ma’mur, pengawasan lapangan menjadi penting agar kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menegaskan bahwa UMKM merupakan salah satu penopang utama ekonomi lokal yang perlu mendapatkan perhatian serius melalui kebijakan yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Melalui pengawasan ini, DPRD Kabupaten Bandung Barat memastikan bahwa program dan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai tujuan serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Temuan dan masukan dari lapangan akan menjadi dasar bagi Komisi II DPRD KBB untuk menyampaikan rekomendasi kepada perangkat daerah terkait. Kegiatan pengawasan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Dengan pengawasan yang berangkat dari kondisi nyata di lapangan, kebijakan daerah diharapkan mampu mendukung usaha kecil agar tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang sebagai penggerak ekonomi Kabupaten Bandung Barat. |
Gegara Banjir-Longsor, Harga Rumah Gedong di Bandung Barat Turun Rp 100 Juta!
Harga rumah-rumah besar atau tipe ≥201 mengalami penurunan,...
