Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah mantan Menteri Luar Negeri (Menlu), Wamenlu dan akademisi ke Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/2/2026). Pertemuan itu membahas strategi politik luar negeri Indonesia di tengah dinamika global.
Sejumlah Menlu dan Wamenlu tiba di Kompleks Istana Kepresidenan mulai pukul 14.18 WIB. Terlihat hadir Retno Marsudi, Marty Natalegawa, Alwi Shihab, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal, serta pimpinan Komisi I DPR.
Dalam diskusi tertutup itu, Prabowo memaparkan garis besar kebijakan diplomasi sekaligus menyerap pandangan para senior diplomat.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan, Presiden menekankan pentingnya diplomasi yang berorientasi hasil nyata.
“Presiden menjelaskan bahwa setiap diplomasi luar negeri yang beliau lakukan, selalu mengutamakan pencapaian yang konkret untuk bangsa Indonesia,” ujar Teddy dalam caption postingan Instagram @sekretariat.kabinet, Rabu (4/2/2026).
Sejumlah capaian turut disinggung, mulai dari keikutsertaan Indonesia di BRICS hingga tarif dagang nol persen di 27 negara Uni Eropa. Kesepakatan pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi juga menjadi salah satu contoh konkret yang dibahas.
Forum itu juga menyinggung keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace. Presiden menegaskan, posisi Indonesia bersifat tidak tetap dan dapat ditarik sewaktu-waktu sesuai kepentingan nasional.
Terkait komitmen dana 1 miliar dolar AS untuk rekonstruksi Gaza, dijelaskan bahwa kontribusi tersebut tidak bersifat wajib. Indonesia disebut berada dalam kelompok tujuh negara Islam lain seperti Arab Saudi dan Turki dalam inisiatif tersebut.
Langkah ini, menurut Presiden, menjadi cara agar Indonesia terlibat langsung dalam upaya meredakan konflik di Palestina, tidak sekadar hadir dalam forum-forum resmi.
Diskusi bersama para diplomat senior itu menjadi bagian dari upaya menjaga agar kebijakan luar negeri tetap selaras dengan kepentingan nasional dan berdampak langsung bagi masyarakat.
