Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Direktur Utama BPJS Prihati Pujowaskito untuk mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/9/2026). Dalam rapat tersebut, Prabowo memberikan arahan agar kualitas pelayanan BPJS Kesehatan kepada masyarakat ditingkatkan, termasuk mengatasi antrean panjang dan memastikan pasien mendapatkan pelayanan yang layak.

Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah telah menyetujui tambahan dana sebesar Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan pada tahun ini. Dana tersebut akan dicairkan dalam dua tahap, yakni Rp10 triliun pada September dan Rp10 triliun berikutnya pada November. Tambahan anggaran itu diharapkan dapat membantu menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS.

Selain persoalan pembiayaan, Prabowo juga meminta agar tidak ada lagi perbedaan pelayanan antara pasien BPJS dan pasien umum di rumah sakit. Pemerintah diminta memastikan rumah sakit memberikan pelayanan yang baik kepada seluruh pasien, sekaligus memperpendek waktu antrean agar masyarakat tidak terlalu lama menunggu saat membutuhkan layanan kesehatan.

Dirut BPJS Prihati Pujowaskito menjelaskan hingga September 2026 pihaknya telah menerima iuran sekitar Rp118 triliun, sementara pembayaran manfaat pelayanan kesehatan telah mencapai Rp132 triliun. Kondisi tersebut menimbulkan selisih arus kas sekitar Rp14 triliun. Karena itu, suntikan dana Rp20 triliun dari pemerintah dinilai membantu BPJS tetap memenuhi pembayaran layanan kesehatan yang telah diberikan fasilitas kesehatan kepada peserta.