Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah bersifat final dan mengikat. Menurut Yusril, kedua putusan tersebut tidak lagi dapat diganggu gugat melalui upaya hukum lanjutan. Hal itu disampaikannya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Yusril menjelaskan, tidak ada pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap kedua putusan tersebut. Ia juga menyebut Gibran tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan banding karena tidak terlibat sebagai tergugat intervensi dalam perkara di MA. Dalam perkara tersebut, pihak tergugat adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
Lebih lanjut, Yusril mengatakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tampaknya tidak akan mengajukan PK dan akan segera melaksanakan putusan MA setelah menerima salinan resmi putusan. Meski demikian, Yusril menyerahkan sepenuhnya kepada Gibran untuk menentukan langkah hukum lain yang ingin ditempuh guna membuktikan keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA miliknya, termasuk melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Sebelumnya, Gibran dikabarkan telah menyampaikan niat untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan pada Selasa (10/11/2026) pagi. Namun, Gibran disebut meminta waktu untuk terlebih dahulu membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur PTUN. Informasi tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menyebut Gibran memohon kesempatan kepada Presiden untuk menyelesaikan persoalan tersebut melalui proses hukum.
