Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Bendahara Partai NasDem, Lola Nelria Oktavia, menanggapi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menetapkan penggunaan rokok elektronik atau vape sebagai sesuatu yang haram. Lola menilai fatwa tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah dan DPR, mengingat penggunaan vape tidak hanya berkaitan dengan persoalan kesehatan, tetapi juga berpotensi disalahgunakan sebagai sarana konsumsi maupun peredaran narkotika dan zat berbahaya.
Lola mengatakan, usulan pelarangan vape melalui undang-undang perlu dikaji secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak. Menurutnya, pembahasan harus mempertimbangkan masukan pemerintah, tenaga kesehatan, aparat penegak hukum, serta para pemangku kepentingan lainnya agar regulasi yang disusun memiliki landasan kuat dan tepat sasaran.
Dari perspektif Komisi III DPR RI, Lola menyoroti pentingnya aspek penegakan hukum, terutama untuk mencegah penyalahgunaan vape sebagai media peredaran narkotika. Ia menegaskan negara harus hadir memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda, dari risiko ketergantungan nikotin maupun penyalahgunaan zat terlarang. Namun, pembentukan undang-undang yang melarang vape secara menyeluruh tetap membutuhkan pembahasan lintas komisi dan koordinasi dengan pemerintah.
Sebelumnya, Komisi Fatwa MUI resmi menerbitkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. Dalam fatwa tersebut, seluruh mata rantai peredaran, mulai dari produksi, perdagangan hingga penggunaan vape, dinyatakan haram. Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam Sholeh, menjelaskan keputusan itu didasarkan pada dampak buruk vape terhadap kesehatan dan lingkungan, serta upaya mencegah penggunaannya sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, maupun zat adiktif lainnya.
