Tekanan fiskal membayangi APBD Perubahan Jawa Barat 2026. Target pendapatan daerah terkoreksi Rp2,27 triliun menjadi Rp27,85 triliun dari sebelumnya Rp30,12 triliun. Di sisi lain, belanja justru meningkat hampir Rp1 triliun menjadi Rp30,82 triliun. Kondisi tersebut membuat defisit APBD Perubahan Jabar 2026 mencapai Rp3,26 triliun.
Anggota Badan Anggaran DPRD Jawa Barat, Dr. H. Rahmat Hidayat Djati, M.I.P., mengungkapkan perubahan tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat di Bandung, Jumat (11/9/2026). Menurutnya, penurunan pendapatan terutama terjadi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang turun Rp1,57 triliun, dari Rp19,52 triliun menjadi Rp17,95 triliun. Sementara pendapatan transfer juga berkurang Rp689,29 miliar, dari Rp10,57 triliun menjadi Rp9,88 triliun.
Di tengah penurunan pendapatan, belanja daerah justru naik Rp991,55 miliar atau 3,32 persen, dari Rp29,83 triliun menjadi Rp30,82 triliun. Kenaikan tersebut terjadi pada belanja operasi yang bertambah Rp567,21 miliar menjadi Rp18,96 triliun serta belanja modal yang meningkat 10,87 persen, dari Rp5,06 triliun menjadi Rp5,61 triliun. Ketimpangan antara pendapatan dan belanja itu akhirnya memperlebar tekanan terhadap kondisi keuangan daerah.
Untuk menutup defisit tersebut, Pemprov Jabar meningkatkan penerimaan pembiayaan daerah secara drastis, dari Rp380,82 miliar menjadi Rp3,59 triliun atau melonjak 841,77 persen. Salah satu sumbernya berasal dari utang daerah yang mencapai Rp3,4 triliun. Kondisi ini menjadi perhatian karena ketika pendapatan turun dan belanja meningkat, pemerintah daerah harus mengandalkan pembiayaan dalam jumlah jauh lebih besar untuk menjaga APBD Perubahan 2026 tetap berjalan.
