Rencana perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapat sambutan positif dari DPRD Jabar. Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa menilai penggabungan sejumlah perangkat daerah yang memiliki fungsi serumpun dapat membuat kinerja pemerintahan lebih efisien. Menurutnya, jumlah OPD yang saat ini cukup banyak masih memungkinkan untuk disederhanakan dengan menggabungkan sejumlah instansi yang memiliki tugas dan fungsi berdekatan.
Buky mengatakan, usulan perampingan OPD dari Pemprov Jabar saat ini telah disampaikan kepada DPRD dan akan dibahas melalui panitia khusus (Pansus). DPRD belum memastikan jumlah OPD setelah proses peleburan karena seluruh usulan dari eksekutif masih harus dikaji dan dibahas bersama. Pembentukan Pansus sendiri ditargetkan dilakukan secepatnya dan nantinya akan diputuskan melalui rapat paripurna DPRD Jabar.
Di sisi lain, Buky menyebut perampingan OPD juga akan berdampak pada struktur kepegawaian, terutama para kepala OPD atau pejabat yang perangkat daerahnya dilebur. Karena itu, ia meminta agar pemerintah menyiapkan konsep penataan pejabat dengan baik sehingga proses penyederhanaan organisasi tidak mengganggu pelayanan dan kinerja pemerintahan. Ia menilai seluruh aparatur tetap harus ditempatkan secara tepat agar dapat bekerja secara maksimal setelah perubahan struktur dilakukan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebelumnya mengungkapkan rencana peleburan sejumlah OPD untuk menyederhanakan struktur pemerintahan sekaligus menekan biaya rutin. Beberapa di antaranya yakni Bappeda dengan Litbang, Lingkungan Hidup dengan Tata Ruang, serta Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dalam satu kesatuan. Selain itu, DP3AKB akan digabung dengan Disdukcapil, Dinas Sumber Daya Air dengan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan Dinas Pemuda dan Olahraga.
