BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyiapkan program beasiswa bagi 1.000 anak dari keluarga kurang mampu untuk menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung (ITB). Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat merencanakan perlindungan asuransi kesehatan dan kecelakaan kerja bagi 5,4 juta warga pada 2027. Rencana tersebut disampaikan Dedi saat menghadiri puncak FinExpo 2026 bertema “Inklusi Keuangan Cerdas Menuju Indonesia Emas” di Bandung, Kamis (29/10/2026).
Dedi menjelaskan, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama pendidikan dan kesehatan, menjadi salah satu upaya untuk menekan ketergantungan terhadap pinjaman online (pinjol) serta mencegah praktik judi online (judol). Ia juga mengingatkan masyarakat agar bijak mengelola keuangan dan tidak memaksakan pengeluaran demi gengsi sosial. Menurutnya, kebiasaan berutang untuk membiayai acara mewah, termasuk pesta pernikahan, dapat membebani ekonomi keluarga dalam jangka panjang. Ia pun mengajak warga Jawa Barat meninggalkan pola pikir kajeun tekor asal kasohor, yakni rela merugi demi mendapatkan pengakuan.
Di sektor pendidikan, Dedi mengaku tengah merumuskan konsep beasiswa untuk 1.000 anak dari keluarga kurang mampu agar bisa mengenyam pendidikan tinggi di ITB. Program tersebut diharapkan dapat memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak yang terkendala biaya. Sementara itu, rencana perlindungan asuransi bagi 5,4 juta warga pada 2027 masih akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dedi berharap kondisi APBD memungkinkan program tersebut berjalan tanpa menambah tekanan terhadap anggaran pemerintah provinsi.
Dedi menegaskan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari beban biaya kesehatan dan pendidikan yang berlebihan. Ia tidak ingin warga kehilangan aset produktif, seperti sawah, hanya untuk membayar pengobatan atau membiayai sekolah anak. Melalui rencana beasiswa dan perlindungan asuransi tersebut, Pemprov Jabar berupaya meringankan beban ekonomi keluarga sekaligus memperkuat ketahanan keuangan masyarakat. Namun, pelaksanaan kedua program itu tetap bergantung pada pematangan konsep dan kesiapan anggaran daerah.
