Komisi III DPR RI dijadwalkan menggelar rapat pleno untuk mengambil keputusan tingkat pertama atau tingkat satu terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, Rabu (18/11/2026). Rapat tersebut dilakukan setelah tim perumus dan tim sinkronisasi menyelesaikan pembahasan serta menyerahkan laporan hasil kerja mereka.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan rapat pleno rencananya dimulai pukul 13.00 WIB. Dalam agenda tersebut, delapan fraksi DPR akan menyampaikan pandangan mini fraksi sebelum dilanjutkan dengan rapat kerja untuk pengambilan keputusan tingkat pertama terhadap RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Sementara itu, anggota Panja RUU, Soedeson Tandra, melaporkan adanya perubahan nomenklatur RUU menjadi RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Tim perumus dan sinkronisasi juga telah melibatkan ahli bahasa serta perancang peraturan perundang-undangan untuk menyempurnakan redaksional, penggunaan istilah, tanda baca, penomoran hingga sistematika pasal dan penjelasan.
Pengambilan keputusan tingkat satu menjadi tahapan penting sebelum RUU tersebut dibawa ke rapat paripurna DPR untuk mendapatkan persetujuan menjadi undang-undang. Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, pembahasan RUU Perampasan Aset akan memasuki tahap berikutnya setelah mendapat persetujuan di tingkat Komisi III DPR RI.


