Informasi yang beredar di media sosial tidak selalu menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Karena itu, setiap isu yang berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat perlu dipastikan melalui pengecekan langsung di lapangan. Dengan prinsip tersebut, Komisi III DPRD Kabupaten Bandung Barat melakukan pengawasan ke lokasi pembangunan perumahan G-Land Savona Hill di Desa Jayamekar, Kecamatan Padalarang.
Peninjauan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Bandung Barat untuk memastikan setiap kegiatan pembangunan berjalan sesuai ketentuan, sekaligus memberikan kepastian informasi kepada masyarakat berdasarkan fakta di lapangan.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bandung Barat, Pither Tjuandys, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil peninjauan, tidak ditemukan aktivitas pertambangan Galian C oleh PT GAN sebagaimana informasi yang sempat beredar di media sosial. Material tanah yang dipindahkan di lokasi pembangunan diketahui masih dimanfaatkan kembali di dalam area proyek untuk kebutuhan penataan lahan, bukan diperjualbelikan atau dipindahkan ke lokasi lain sebagai aktivitas pertambangan.
Selain melakukan pengecekan terhadap aktivitas di lapangan, Komisi III DPRD Kabupaten Bandung Barat juga meninjau perkembangan aspek administrasi pembangunan. Dari hasil koordinasi dengan pihak terkait, sebagian besar persyaratan administrasi telah dipenuhi, dengan progres sekitar 90 persen. Saat ini perusahaan masih menunggu penyelesaian proses verifikasi dari instansi berwenang sebelum Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) diterbitkan.
Bagi masyarakat, pengawasan seperti ini memiliki manfaat yang sangat penting. Pertama, masyarakat memperoleh informasi yang lebih akurat sehingga tidak mudah terpengaruh oleh kabar yang belum terverifikasi. Kedua, pengawasan memastikan bahwa setiap pembangunan tetap memperhatikan aturan yang berlaku, baik dari sisi administrasi maupun aspek lingkungan. Dengan demikian, pembangunan dapat berjalan secara tertib tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat di sekitarnya.
Dalam konteks yang lebih luas, pengawasan ini juga memberikan kepastian bagi dunia usaha. Proyek yang memenuhi ketentuan dapat berjalan sesuai prosedur, sementara setiap potensi pelanggaran tetap menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Keseimbangan antara kepastian investasi dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi hal penting agar pembangunan mampu memberikan manfaat ekonomi tanpa mengesampingkan perlindungan lingkungan dan kepentingan publik.
Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Bandung Barat dalam menjaga akuntabilitas pembangunan daerah. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya bertujuan memastikan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat melalui penyampaian informasi yang objektif, transparan, dan berdasarkan fakta.
Ke depan, DPRD Kabupaten Bandung Barat berharap seluruh proses pembangunan di wilayahnya dapat berlangsung secara tertib, terbuka, dan sesuai ketentuan. Dengan pengawasan yang berkelanjutan, pembangunan tidak hanya menghadirkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan rasa aman, kepastian hukum, dan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
