Kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya dibangun melalui keberhasilan program pembangunan, tetapi juga melalui tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menjadi fondasi penting agar setiap anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Atas capaian tersebut, DPRD Kabupaten Bandung Barat menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat atas diraihnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025.
Opini WTP merupakan hasil pemeriksaan atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Capaian ini menjadi indikator bahwa pengelolaan dan penyajian laporan keuangan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam proses pemeriksaan. Meski demikian, opini tersebut tetap menjadi momentum untuk terus melakukan penyempurnaan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Bagi masyarakat Kabupaten Bandung Barat, pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel memiliki manfaat yang sangat nyata. Tata kelola yang baik akan mendukung penggunaan anggaran secara lebih efektif, sehingga program pembangunan, pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga pelayanan dasar lainnya dapat dilaksanakan secara lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal.
Sebagai lembaga yang memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, DPRD Kabupaten Bandung Barat memandang capaian ini sebagai hasil yang perlu dijaga bersama. Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD akan terus dilakukan agar setiap rupiah anggaran daerah dikelola secara bertanggung jawab, transparan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Keberhasilan mempertahankan tata kelola keuangan yang baik juga akan memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di sisi lain, hal ini menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban program pembangunan secara berkelanjutan.
DPRD Kabupaten Bandung Barat berharap capaian Opini WTP ini tidak hanya menjadi sebuah prestasi administratif, tetapi juga menjadi pendorong lahirnya pemerintahan yang semakin profesional, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan tata kelola yang terus diperbaiki, pembangunan daerah diharapkan semakin berkualitas dan manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bandung Barat.
