Harapan puluhan konsumen untuk memiliki hunian di kawasan Padalarang berubah menjadi ketidakpastian. Mereka mengadukan dugaan permasalahan pembangunan Perumahan Emeralda Resort kepada DPRD Kabupaten Bandung Barat setelah proyek yang dijanjikan tak kunjung menunjukkan kejelasan.
Sejumlah konsumen mengaku telah menyetorkan pembayaran dalam jumlah besar sejak beberapa tahun terakhir. Namun, hingga kini pembangunan belum terlihat signifikan. Bahkan, komunikasi dengan pihak pengembang dilaporkan terputus, sehingga menambah kekhawatiran masyarakat yang telah menaruh harapan pada proyek tersebut.
Menindaklanjuti laporan tersebut, Komisi gabungan DPRD melakukan peninjauan langsung ke lokasi. Ketua Komisi III, Pither Tjuandys, menemukan adanya persoalan yang perlu segera ditindaklanjuti, terutama terkait ketidaksesuaian antara dana yang telah masuk dengan progres pembangunan di lapangan.
Hal serupa disampaikan Ketua Komisi IV, Nur Djulaeha, yang menyoroti kurangnya respons dari pihak pengembang terhadap keluhan konsumen. Kondisi ini dinilai perlu mendapatkan perhatian serius agar tidak merugikan masyarakat lebih jauh.
DPRD berencana memanggil pihak manajemen pengembang untuk meminta penjelasan sekaligus mendorong adanya solusi yang memberikan kepastian bagi konsumen, baik dalam bentuk kelanjutan pembangunan maupun mekanisme pengembalian dana.
Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan terhadap proyek perumahan di daerah. Dengan pendataan yang lebih akurat dan pengawasan yang berkelanjutan, diharapkan kasus serupa dapat dicegah sejak awal.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya DPRD dalam memastikan bahwa masyarakat sebagai konsumen mendapatkan perlindungan yang layak, serta memiliki kepastian hukum dalam setiap transaksi properti.
