Keselamatan pengguna Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, kembali menjadi sorotan. Anggota DPRD Jawa Barat Tedy Rusmawan mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera mengambil langkah untuk menekan berbagai potensi bahaya di ruas jalan tersebut. Menurutnya, persoalan di jalur sepanjang sekitar 18,4 kilometer yang membentang dari Cibereum hingga Cibiru itu bukan sekadar soal kelancaran lalu lintas, tetapi sudah menyangkut keselamatan dan nyawa masyarakat. Minimnya penerangan jalan umum (PJU), rambu lalu lintas, serta fasilitas penyeberangan menjadi sejumlah persoalan yang dinilai mendesak untuk dibenahi.
Tedy menilai kondisi sejumlah titik di Jalan Soekarno-Hatta masih rawan, terutama pada malam hari ketika penerangan yang minim membuat pengguna jalan lebih sulit melihat kondisi sekitar. Selain itu, keterbatasan rambu lalu lintas juga dinilai dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Ia menyinggung sejumlah kejadian yang terjadi di jalur tersebut, mulai dari aksi pembegalan hingga kecelakaan lalu lintas yang menelan korban jiwa. Bahkan, dua pesepeda dilaporkan meninggal dunia dalam insiden kecelakaan di kawasan tersebut. “Rambu-rambu lalu lintas sangat minim. Terakhir dua pesepeda wafat. Bahkan terjadi tabrakan yang melibatkan beberapa kendaraan,” ujar Tedy di Bandung.
Ancaman keselamatan juga dirasakan pejalan kaki, khususnya pelajar yang harus menyeberangi Jalan Soekarno-Hatta. Tedy menyebut keberadaan jembatan penyeberangan orang (JPO) masih terbatas, padahal terdapat sejumlah sekolah menengah atas di sepanjang kawasan tersebut. Pihaknya juga menerima keluhan mengenai kebutuhan pembangunan JPO di beberapa titik yang dinilai rawan. Menurut Tedy, penambahan fasilitas penyeberangan, penerangan, dan rambu lalu lintas dapat menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko kecelakaan.
Tedy menyadari Jalan Soekarno-Hatta berada dalam kewenangan pemerintah pusat sehingga bukan merupakan aset yang dikelola langsung Pemprov Jabar. Namun, ia menilai persoalan kewenangan tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan kondisi keselamatan masyarakat. Pemprov Jabar, kata dia, tetap dapat berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun melakukan intervensi yang diperlukan. “Kami mohon ini bisa menjadi perhatian Pak Gubernur. Kalau memang perlu kita intervensi, kenapa tidak, karena ini menyangkut nyawa manusia,” tegasnya. Ia berharap pembenahan PJU, rambu lalu lintas, dan fasilitas penyeberangan segera didorong melalui koordinasi lintas pemerintahan.
