Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri meminta agar seluruh jajarannya mengawal pelaksanaan program strategis serta memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal Zakaria Ali menekankan bahwa pelaksanaan kegiatan tahun 2026 tidak boleh terjebak dalam rutinitas administratif semata.
Ia menginstruksikan seluruh jajaran untuk melakukan inovasi kegiatan yang melampaui sekadar rapat dan perjalanan dinas, dengan orientasi kuat pada pencapaian indikator kinerja (IKU dan IKP) serta dampak yang luas.
“Seluruh kegiatan harus berbasis data dan bukti lapangan. Kita harus fokus pada aktivitas yang inovatif dan memberikan dampak langsung, bukan sekadar menambah volume kegiatan rutin,” kata Safrizal dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Salah satu poin utama yang diangkat Safrizal adalah peran aktif Ditjen Bina Adwil dalam sub-urusan bencana. Ia mengatakan dirinya terus memantau dan mengoordinasikan langkah-langkah darurat dan pemulihan di Aceh.
Safrizal juga memberikan perhatian khusus pada penanganan bencana di wilayah Sumatera, terutama Aceh. Sesuai Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026, Safrizal ditunjuk sebagai Koordinator Wilayah Aceh dalam Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Peran strategis ini menuntut penyesuaian postur anggaran dan rencana kerja Ditjen Bina Adwil tahun 2026 untuk mendukung percepatan pemulihan wilayah terdampak.
Salah satu fokus utama adalah koordinasi penyusunan Rencana Induk Penanggulangan Bencana Provinsi Aceh yang ditargetkan selesai pada Maret 2026. Di sela-sela kesibukan agenda kick off anggaran, Dirjen Safrizal terus memantau dan mengoordinasikan langkah-langkah darurat dan pemulihan di Aceh.
Sekretaris Ditjen Bina Adwil Sri Purwaningsih memaparkan bahwa Pagu Alokasi Anggaran TA 2026 ditetapkan sebesar Rp362.032.974. Namun, terdapat pencadangan anggaran sebesar Rp54,4 miliar untuk mendukung prioritas direktif Presiden, sehingga pagu efektif yang akan dikelola adalah sebesar Rp307.534.215.
Meskipun terdapat penyesuaian anggaran, Ditjen Bina Adwil optimistis dapat mempertahankan kinerja tinggi, mengingat capaian realisasi anggaran tahun 2025 yang berhasil menyentuh angka 99,45 persen dari pagu efektif per 14 Januari 2026.
Safrizal kembali menegaskan peran vital Ditjen Bina Adwil sebagai motor penggerak urusan pemerintahan di bidang pelayanan dasar. Berdasarkan mandat regulasi, Ditjen Bina Adwil menjalankan fungsi pembinaan yang luas, meliputi bidang berikut
1. Penyelenggaraan administrasi kewilayahan, yang mencakup penataan batas negara dan wilayah, manajemen kawasan perkotaan, serta toponimi.
2. Ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan pelindungan masyarakat (Trantibumlinmas), yakni pembinaan terhadap Satpol PP, Pemadam Kebakaran, serta manajemen bencana di daerah.
3. Hubungan pusat-daerah dan kerja sama untuk memastikan sinergi kelembagaan dan fasilitasi peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) berjalan optimal.
Safrizal berharap hal ini menjadi titik tolak bagi seluruh unit kerja di lingkup Ditjen Bina Adwil untuk segera melakukan percepatan paket pekerjaan dan pengadaan barang/jasa sejak awal tahun, guna menghindari penumpukan kegiatan di akhir tahun anggaran.
