NGAMPRAH – Komisi III DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) KBB, Senin (8/6/2026). Kegiatan ini bertujuan untuk memantau langsung efektivitas pelayanan publik serta tingkat kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan dinas tersebut.
Berdasarkan pantauan di lapangan, kedatangan para wakil rakyat ini disambut langsung oleh jajaran pimpinan Dinas Perkim. Dalam inspeksi kali ini, Komisi III menemukan bahwa tingkat kehadiran pegawai cukup memuaskan. Tercatat sekitar 90 persen pegawai hadir dan menjalankan tugas pokok serta fungsinya masing-masing di kantor.
Ketua Komisi III DPRD KBB, Pither Tjuandys, mengungkapkan bahwa sidak ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap mitra kerja guna memastikan roda pemerintahan berjalan optimal.
“Kami ingin memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap prima. Hari ini kami melihat tingkat kehadiran pegawai di Dinas Perkim cukup baik, mencapai angka 90 persen. Ini adalah indikator positif bahwa kedisiplinan mulai terbangun dengan baik,” ujar Pither saat ditemui usai sidak.
Selain meninjau kedisiplinan, Komisi III juga berdialog dengan jajaran dinas terkait untuk membahas sejauh mana progres program kerja tahun 2026 yang tengah berjalan. Pihaknya menekankan agar target-target pembangunan infrastruktur dan pemukiman yang telah direncanakan dapat diselesaikan tepat waktu tanpa mengesampingkan kualitas.
“Tentu kehadiran kami bukan hanya untuk memantau absensi, tetapi juga memastikan program kerja yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat dapat terealisasi dengan maksimal. Kami minta seluruh staf tetap konsisten memberikan pelayanan terbaik meski dalam situasi beban kerja yang tinggi,” tambahnya.
Di sisi lain, perwakilan Dinas Perkim menyambut baik sidak yang dilakukan oleh Komisi III. Pihak dinas menyatakan bahwa kehadiran DPRD menjadi motivasi tersendiri bagi para pegawai untuk terus meningkatkan kinerja dan menjaga ritme kerja yang produktif.
Kegiatan sidak ini berlangsung secara kondusif dan berakhir dengan komitmen bersama untuk terus melakukan koordinasi intensif antara legislatif dan eksekutif demi percepatan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat.
