BANDUNG — Praktik judi online (judol) tampaknya kian merambah ke berbagai kalangan, tidak terkecil di lingkungan pemerintahan. Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan bahwa terdapat lebih dari 1.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Jawa Barat yang diduga kuat terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut.
Informasi ini bukan sekadar rumor. Erwan menjelaskan bahwa data valid tersebut diperoleh langsung dari Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, saat keduanya menggelar pertemuan resmi beberapa waktu lalu. Berdasarkan data tersebut, para abdi negara yang kecanduan judi online ini mayoritas tersebar di kawasan metropolitan dan kota-kota besar di Jawa Barat.
“Numpuk. Banyak sekali ASN di Jawa Barat, terutama di kota-kota besar ya, di Bekasi, Bandung, dan sekitarnya, banyak sekali yang terlibat judol,” kata Erwan saat ditemui di Hotel Pullman, Kota Bandung, Kamis (9/7/2026).
Erwan mengaku sempat terkejut dan tidak menyangka ketika disodori dokumen oleh pihak PPATK. Pasalnya, data yang diserahkan tidak lagi berupa estimasi global, melainkan data konkret yang memuat nama dan alamat lengkap dari masing-masing ASN yang bersangkutan.
“Di akhir pertemuan itu beliau (Kepala PPATK) sampaikan, ‘Kang, hati-hati, Jawa Barat judolnya sudah sangat meresahkan, terutama ASN’. Saya di situ kaget, dan saya langsung diberikan bukti by name by address,” tutur Erwan.
Dari penelusuran transaksi finansial tersebut, nilai uang yang dipertaruhkan oleh para ASN ini sangat bervariasi. Nilai taruhan paling rendah tercatat berada di angka Rp100 ribu hingga Rp200 ribu. Namun yang mencengangkan, terdapat salah satu oknum ASN yang kedapatan mencatat nilai transaksi judi online fantastis hingga menembus angka di atas Rp800 juta.
Erwan pun menyayangkan hal ini, terlebih karena beberapa di antara mereka yang bermain dengan nominal besar justru merupakan pegawai yang sebentar lagi memasuki masa purna bakti.
“Padahal kan mereka sudah mendapatkan gaji, tunjangan, kenapa harus bermain judi seperti itu. Dan yang tadi saya sebutkan salah satunya yang besar itu mereka menjelang pensiun. Ngapain coba? Apa yang akan mereka berikan untuk anak cucunya ketika nanti setelah pensiun?” cetusnya dengan nada sesal.
Meskipun Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini telah mengantongi daftar hitam nama-nama ASN tersebut secara terperinci, Erwan menegaskan pihaknya tidak akan mengumumkan identitas mereka ke ruang publik demi menjaga privasi. Langkah awal yang akan diambil adalah melakukan pembersihan dan penyelesaian secara internal.
Sebagai tindak lanjut, pihak Inspektorat di setiap kabupaten dan kota akan segera dikerahkan untuk memanggil para ASN yang masuk dalam daftar PPATK tersebut guna menjalani pemeriksaan intensif. Langkah ini diambil sekaligus untuk menggali apa motif utama di balik keterlibatan mereka.
Erwan menegaskan bahwa regulasi akan ditegakkan secara tegas. Jika dalam proses pemeriksaan para ASN tersebut terbukti melakukan pelanggaran hukum dan kode etik pegawai, maka sanksi disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dipastikan menanti mereka.
