BANDUNG BARAT – Menjelang peringatan hari jadi ke-19 Kabupaten Bandung Barat (KBB), efektivitas tata kelola pemerintahan daerah tengah menjadi sorotan tajam. Pasalnya, roda birokrasi di lingkungan Pemkab Bandung Barat dinilai melambat akibat banyaknya jabatan strategis yang dibiarkan kosong dalam waktu yang cukup lama.
Berdasarkan data yang terkumpul, terdapat lebih dari 70 jabatan struktural di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hingga kini belum memiliki pejabat definitif dan masih bergantung pada Pelaksana Tugas (Plt). Kondisi ini paling terasa di Dinas Lingkungan Hidup (DLH), di mana tiga posisi kepala bidang masih diisi oleh Plt. Selain itu, sektor pendidikan menjadi yang paling terdampak dengan catatan 315 posisi Kepala Sekolah yang belum memiliki pejabat tetap.
Situasi yang dibiarkan berlarut-larut hingga hampir setahun ini memantik kekhawatiran dari berbagai pihak. Yacob Anwar Lewi, Ketua Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB), menegaskan bahwa kondisi ini tidak bisa dianggap lumrah.
“Ini tidak normal. Adanya puluhan hingga ratusan posisi kosong selama hampir satu tahun menimbulkan tanda tanya besar bagi masyarakat,” ujar Yacob, Kamis (18/06/2026).
Yacob khawatir kekosongan jabatan yang masif akan menghambat pengambilan keputusan krusial serta eksekusi program pembangunan dan anggaran daerah. Ia pun mendesak transparansi dari Pemkab Bandung Barat terkait penyebab lambatnya proses pengisian jabatan tersebut.
Yacob secara tegas meminta Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, beserta jajaran Tim Penilai Kinerja (TPK) dan BKPSDM untuk segera mengambil tindakan nyata. Ia menekankan agar pengisian jabatan dilakukan sesegera mungkin namun tetap mengedepankan prinsip profesionalisme.
“Segera isi posisi yang kosong, tetapi tetap harus memperhatikan kompetensi, rekam jejak, dan kualifikasi. Jangan sampai karena mengejar kecepatan, kualitas SDM yang ditempatkan justru terabaikan,” tegasnya.
Sebagai perbandingan, Yacob menyoroti daerah tetangga yang mampu menjalankan rotasi, mutasi, hingga open bidding secara rutin tanpa kendala berarti. Ia berharap Pemkab Bandung Barat dapat segera melakukan langkah serupa demi memperbaiki kualitas layanan publik dan memastikan birokrasi berjalan optimal bagi masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan hanya karena lambannya pengambilan keputusan di tingkat birokrasi,” tutupnya.
