JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan peringatan keras kepada seluruh kepala daerah agar menyetop perekrutan tenaga honorer baru. Menurutnya, langkah ini penting untuk menjaga kesehatan fiskal daerah agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak terbebani oleh membengkaknya belanja pegawai.
Tito menyoroti fenomena perekrutan tenaga administrasi non-keahlian yang kerap dilakukan oleh pemerintah daerah. Ia menilai praktik ini justru menjadi “bom waktu” bagi pemerintahan saat ini maupun periode kepemimpinan selanjutnya.
“Saya minta kepala daerah untuk tidak lagi menarik tenaga honorer, apalagi yang sifatnya administratif dan tidak memiliki keahlian khusus. Nantinya, mereka hanya akan menambah beban belanja pegawai,” tegas Tito saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Dalam penjelasannya, Tito tidak memungkiri adanya praktik perekrutan yang bermotif politis. Ia menyebut banyak tenaga honorer yang sebenarnya merupakan titipan dari tim sukses pemenangan, yang kemudian menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Mohon maaf, dulunya banyak tim sukses yang dijadikan tenaga honorer. Setelah bertahun-tahun, mereka menuntut diangkat jadi PPPK. Akibatnya, beban APBD menjadi sangat berat,” ungkap mantan Kapolri tersebut.
Tito menegaskan bahwa ia tidak mempermasalahkan pengangkatan tenaga honorer yang memiliki keahlian krusial seperti guru dan tenaga kesehatan. Namun, ia menekankan agar porsi APBD lebih diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Ia mengajak para kepala daerah untuk lebih bijak dalam mengalokasikan anggaran, daripada sekadar menambah jumlah pegawai yang tidak produktif.
“Sebaiknya APBD digunakan sebanyak mungkin untuk kepentingan rakyat, seperti memperbaiki jalan, sekolah, dan meningkatkan layanan kesehatan. Jangan habis hanya untuk merekrut pegawai yang banyak,” tutupnya.
