JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan teguran keras kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN agar segera menghentikan pemadaman listrik yang merugikan pelanggan. Bahlil mendesak manajemen PLN untuk segera mengambil langkah taktis, komprehensif, dan terukur demi menjaga kenyamanan serta hajat hidup masyarakat luas. Berdasarkan analisis kementeriannya, fenomena mati lampu yang terjadi belakangan ini murni merupakan masalah kendala operasional internal dan sama sekali tidak berkaitan dengan isu kelangkaan pasokan batu bara.
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) mengklaim telah mengantisipasi pemenuhan bahan bakar pembangkit listrik sejak jauh hari melalui sistem penugasan wajib atau Domestic Market Obligation (DMO) kepada perusahaan tambang domestik. Bahlil menjelaskan bahwa secara kalkulasi, kebutuhan batu bara tahunan PLN nasional berada di angka 154 juta ton. Untuk mengamankan cadangan, Ditjen Minerba bahkan telah menginstruksikan alokasi yang jauh melampaui kebutuhan riil, yaitu berkisar antara 180 hingga 190 juta ton. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa urusan teknis pengiriman ke lokasi pembangkit listrik sepenuhnya menjadi tanggung jawab manajemen logistik internal PLN dan bukan lagi ranah Kementerian ESDM.
Pernyataan mengenai melimpahnya bahan baku ini juga diperkuat oleh Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya. Setelah melakukan verifikasi silang dengan Ditjen Minerba, Bambang menyebutkan bahwa total penugasan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) untuk DMO ke PLN sebenarnya telah menembus angka 212 juta metrik ton. Dalam konferensi pers di Jakarta pada Minggu (21/6/2026), Bahlil mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, untuk mempercepat pemulihan jaringan transmisi yang terganggu. Ia kembali mengingatkan bahwa fungsi Kementerian ESDM terbatas sebagai regulator dan penjamin ketersediaan bahan baku primer, sedangkan kontrol operasional pembangkit sepenuhnya berada di tangan PLN.
Merespons polemik tersebut, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, langsung buka suara membeberkan kronologi gangguan interkoneksi listrik yang terjadi, khususnya di wilayah Jawa-Bali. Mewakili perusahaan, Darmawan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh pelanggan atas ketidaknyamanan akibat pemadaman ini. Ia menjelaskan bahwa pemadaman listrik dipicu oleh kerusakan teknis tak terduga yang menimpa dua unit pembangkit listrik swasta berskala besar atau Independent Power Producer (IPP) di Pulau Jawa. Kerusakan mendadak pada fasilitas mitra swasta tersebut memaksa kedua sirkuit pembangkit keluar dari sistem kelistrikan utama secara instan, sehingga memicu penurunan daya pasokan yang signifikan dalam waktu cepat.
