JAKARTA — Pemerintah bersama otoritas moneter dan fiskal bergerak cepat merespons fluktuasi nilai tukar rupiah yang kian dinamis di pasar global. Langkah taktis ini diwujudkan melalui pertemuan intensif tingkat tinggi yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Sabtu pagi. Pertemuan lintas sektor tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dengan agenda utama mengevaluasi situasi ekonomi terkini dan menyelaraskan bauran kebijakan.
Seusai pertemuan, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa koordinasi akhir pekan ini sangat krusial agar kebijakan fiskal dan moneter dapat saling menopang. Menurut Dasco, sinergi yang solid antar-otoritas menjadi modal utama demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik serta menjaga stabilitas nasional di tengah situasi yang penuh tantangan. Rapat koordinasi tersebut diklaim telah menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis yang nantinya akan dipaparkan secara mendetail oleh masing-masing instansi terkait.
Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa komunikasi di tingkat pengambil kebijakan terus berjalan sangat intensif. Ia mengakui bahwa intervensi dan komunikasi ekonomi tidak selalu memberikan hasil instan yang diharapkan seketika. Namun, Prasetyo memastikan bahwa seluruh upaya yang dilakukan saat ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan pemerintah untuk memperkuat fondasi nilai tukar mata uang garuda.
Politikus Partai Gerindra tersebut juga menggarisbawahi bahwa kekuatan rupiah sangat dipengaruhi oleh tingkat kemandirian ekonomi nasional. Menurutnya, ketergantungan yang masih tinggi terhadap komoditas impor di beberapa sektor menjadi salah satu faktor yang memberi tekanan pada mata uang lokal. Oleh sebab itu, Prasetyo mengingatkan bahwa persoalan ini tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan kerja sama kolektif dan harmonisasi yang kuat antara pemegang kebijakan fiskal di Kementerian Keuangan dan kebijakan moneter di Bank Indonesia.
