Upost.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menggelar rapat paripurna masa persidangan III tahun sidang III rapat ke 8 yang di gelar di Hotel Novena Lembang, pada Kamis 28 Juli 2022.
Rapat tersebut, untuk diwakilkan oleh Ida Widaningsih selaku Wakil Ketua DPRD, untuk membacakan dan menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2021 kepada plt. Bupati. Secara garis besar berikut.
Penyampaian laporan hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bandung barat tahun anggaran 2021
Persetujuan bersama DPRD dengan pemerintah daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bandung barat tahun anggaran 2021.
Ida mengatakan mewakili DPRD mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah dalam mencapai kembali opini wajar tanpa pengecualian (wtp) untuk penilaian BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah kabupaten bandung barat pada tahun 2021.
“Kendati demikian kita tidak boleh berpuas diri, tapi harus lebih meningkatkan kinerja dan tertib administrasi agar opini wtp tersebut dapat dipertahankan pada tahun depan. Semoga opini wtp dapat diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, ” ujar Ida.
Ida menambahkan dari sisi pendapatan DPRD mengapresiasi capaian penerimaan pendapatan daerah sebesar 93,64% dari anggaran pendapatan daerah yang telah ditetapkan pada tahun 2021, total penerimaan pendapatan daerah tahun anggaran 2021 tersebut mengalami peningkatan sebesar 10,83% dari realisasi tahun anggaran 2020.
Namun kata Ida, demikian badan anggaran memberikan catatan terhadap sisi pendapatan karena terdapat proyeksi potential lost dari piutang pajak
“Untuk mengantisipasi hal tersebut pemerintah daerah seyogyanya menjalin komunikasi yang lebih intens dengan berbagai pihak terutama dengan ultimate shareholders untuk mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, ” tambahnya.
