Upost.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menggelar rapat paripurna masa persidangan I tahun sidang IV rapat ke 3 yang di gelar di Hotel Novena Lembang, pada Senin 19 September 2022.
Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat, masa persidangan I tahun sidang IV rapat ke-3 dipimpin oleh ketua DPRD KBB , yaitu Rismanto, dan dihadiri oleh para Wakil Ketua DPRD KBB Ida Widaningsih, Pipih Supriati, H. Ayi Sudrajat dan dihadiri oleh anggota DPRD sejumlah 46 orang dari 50 orang anggota DPRD serta undangan rapat secara virtual.
Ayi sudrajat, selaku wakil ketua badan anggaran, untuk membacakan dan menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan perubahan kua dan rancangan perubahan ppas tahun anggaran 2022. Secara garis besar, materi muatan laporan tersebut adalah sebagai berikut:
- Sesuai dengan ketentuan pasal 161 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah serta peraturan menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, yang menyatakan bahwa perubahan apbd dapat dilakukan apabila terjadi :
(1) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum apbd;
(2) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
(3) keadaan yang menyebabkan silpa tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
(4) keadaan darurat; dan/atau
(5) keadaan luar biasa.
Dalam pembahasan rancangan perubahan kua dan rancangan perubahan ppas tahun anggaran 2022, badan anggaran memberikan saran dan masukan sebagai berikut :
- Secara substansi, perubahan kua-ppas tahun anggaran 2022 menyeimbangkan pos belanja anggaran dan proyeksi pendapatan. Termasuk keseimbangan antara belanja modal dan belanja operasional dalam apbd.
- Dari sisi pendapatan, pemerintah daerah harus mengoptimalkan fungsi koordinatif antar komponen perangkat daerah dalam menggali potensi pendapatan dengan intensifikasi dan extensifikasi pajak dan retribusi dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah, dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi sehingga target pendapatan di tahun 2022 bisa tercapai dalam rangka meningkatkan capaian indikator kinerja kemandirian keuangan daerah
- Optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan memperhatikan ketentuan dan perundang-undangan yang menyertainya.
- Dari sisi belanja daerah perlu rasionalisasi dan pergeseran anggaran, hal tersebut sebagai suatu upaya badan anggaran dan pemerintah daerah, agar tidak terjadi defisit anggaran.
- Badan anggaran menegaskan kepada seluruh perangkat daerah dalam merencanakan pengurangan ataupun pergeseran anggaran, hendaknya memperhatikan program kegiatan dengan skala prioritas yang bersentuhan langsung dengan kepentingan dan pelayanan masyarakat, serta mendukung terlaksananya program dalam visi misi bupati dan wakil bupati bandung barat yang tertuang dalam rpjmd.
- Penyempurnaan sistem administrasi dalam mekanisme penggunaan anggaran daerah dalam rangka mengembangkan kinerja pemerintah daerah.
