Kehadiran Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM di Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk menyalurkan bantuan korban gempa menuai sorotan. Aksi kemanusiaan tersebut dinilai positif karena menunjukkan kepedulian lintas daerah, tetapi di sisi lain memunculkan pertanyaan mengenai batas antara bantuan sosial dan pencitraan politik. Sorotan semakin kuat karena perjalanan KDM ke NTT didokumentasikan dan dibagikan secara masif melalui media sosial.
Kritik terutama diarahkan pada potensi munculnya politik performatif dalam aksi tersebut. Perjalanan lintas pulau dengan membawa rombongan, logistik, serta kebutuhan dokumentasi tentu membutuhkan biaya operasional. Kondisi itu kemudian memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas penyaluran bantuan, yakni seberapa besar sumber daya yang benar-benar diterima korban dan seberapa besar digunakan untuk kebutuhan operasional serta produksi konten. Dalam situasi bencana, bantuan idealnya tetap menempatkan kebutuhan korban sebagai prioritas utama.
Di sisi lain, keberangkatan KDM ke NTT juga dibandingkan dengan berbagai persoalan yang masih dihadapi Jawa Barat. Sebagai gubernur, KDM memiliki tanggung jawab besar menangani persoalan di wilayahnya sendiri, mulai dari banjir, kemiskinan, pengangguran hingga persoalan infrastruktur. Karena itu, kunjungan ke daerah lain dinilai perlu dilihat secara kritis agar kepedulian lintas daerah tidak mengurangi fokus terhadap persoalan masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya.
Pada akhirnya, penilaian terhadap aksi KDM semestinya tidak hanya didasarkan pada kamera dan unggahan media sosial, tetapi juga pada dampak nyata bantuan yang diberikan. Kepedulian terhadap korban bencana merupakan tindakan yang patut diapresiasi, tetapi transparansi, efektivitas, dan keberlanjutan bantuan juga penting untuk diperhatikan. Masyarakat pun dituntut membedakan antara kepemimpinan substantif dan sekadar pencitraan, sementara tujuan sebenarnya dari kunjungan KDM ke NTT tetap menjadi ruang penilaian publik berdasarkan fakta dan hasil nyata di lapangan.
