Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespons viralnya video sejumlah siswa di Cililin, Kabupaten Bandung Barat, yang harus menggunakan rakit bambu untuk berangkat dan pulang sekolah. Kondisi tersebut terjadi karena belum tersedianya akses jembatan yang memadai bagi warga Desa Budiharja menuju sekolah. Rakit menjadi jalur penyeberangan utama sekaligus rute tercepat bagi anak-anak, meski penggunaannya menyimpan risiko keselamatan, terutama ketika kondisi air di Waduk Saguling mengalami perubahan.
Fenomena tersebut ramai diperbincangkan setelah sejumlah foto dan video anak-anak menyeberangi Waduk Saguling menggunakan rakit beredar di media sosial. Dedi Mulyadi mengatakan dirinya telah berkomunikasi langsung dengan Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail terkait persoalan tersebut. Menurut Dedi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya sempat berencana membangun jembatan di lokasi itu, tetapi Bupati Bandung Barat meminta agar pembangunan tersebut ditangani oleh pemerintah daerah setempat.
“Awalnya mau oleh kami (Provinsi Jabar) dibangun (jembatan), tapi bupatinya sudah langsung menghubungi. Bupati Bandung Barat telepon saya, ‘Pak Gubernur jangan oleh gubernur, oleh bupati saja’. Ya saya bilang terima kasih,” ujar Dedi Mulyadi saat ditemui di Hotel Horison, Sabtu (29/8/2026) sore. Ia menyebut setelah persoalan tersebut mencuat, pihak terkait langsung bergerak melakukan penanganan di lapangan. Dedi juga menyampaikan bahwa jajaran pekerjaan umum telah turun untuk menindaklanjuti kondisi akses penyeberangan tersebut.
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Bandung, Kristian Widya Wicaksono, menilai fenomena anak sekolah menggunakan rakit merupakan sinyal adanya persoalan dalam perencanaan pembangunan daerah. Menurutnya, apabila akses berbahaya tersebut sudah berlangsung lama dan telah diketahui pemerintah tetapi belum menjadi prioritas penanganan, persoalannya tidak semata-mata berkaitan dengan keterbatasan anggaran. Kondisi itu, kata dia, juga menunjukkan perlunya evaluasi terhadap penentuan skala prioritas pembangunan serta kualitas pengambilan keputusan pemerintah daerah.
